Kamis, 29 Mei 2008

Sistem Komunikasi pedesaan

Indonesia adalah Negara multikultural. Rasanya sulit memberi patokan ciri apa yang menjadi kekhasan pada setiap unsur budayanya. Kekhasan yang paling bijak mungkin terletak pada kata muntikultural itu sendiri. Setiap Negara memiliki kekhasan dan multikutiral itulah yang membedakan Indonesia dengan negara lain.

Sistem sosial budaya Indonesia berhubungan dengan sistem politik, sistem komunikasi dan sistem- sistem lainnya. Secara berurutan dari yang khusus ke umum, hubungan yang terjadi adalah sebagai berikut: sistem komunikasi menjadi bagian dari sistem sosial. Sistem komunikasi Indonesia menjadi bagian dari sistem sosial budaya Indonesia. Setiap sistem memiliki kesempatan untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi.

Sistem komunikasi indonesia itu bersifat interdisiplier, ia tidak dapat berdiri sendiri. Dalam masyarakat Indonesia, otomatis corak, bentuk, dan keragaman budaya begitu kental mempengaruhnya. Begitu juga bila kita lihat di dalam komunikasi pedesaan, budaya yang di anut oleh masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap sisitem komunikasi masyarakatnya.

Dalam proses pembangunan, sering rakyat hanya diberi informasi yang menggembirakan. Namun dalam kenyataan sebagian proyek pembangunan itu tidak menjadi kenyataan seperti yang diutarakan. Kelak, biasanya ada sejumlah alasan klasik yang dilontarkan untuk cuci tangan, misalnya : kondisi alam, dana terhambat, kesulitan bahan baku, kesukaran angkutan material dan sebagainya. Padahal, alangkah lebih baik, proyek itu dikerjakan saja secara maksimal. Jika rampung sesuai dengan jadwal yang tertera pada papan pemberithuan yang dipajangkan di dekat proyek, tentu sangat baik. Namun, jika ada factor – X yang menjadi penyebab tertunda penyelesaiannya, tentu tidak melahirkan masalah baru.

Kawasan pedesaan adalah kawasan yasng memiliki fungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi utama di kawasan pedesaan adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Hal ini antara lain tercermin dari data ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di pedesaan pada tahun 2006 (57.3 juta orang atau 60.0 persen dari total tenaga kerja nasional), sebanyak 37.6 juta (65.7 persen) diantaranya bekerja di sektor pertanian (Sakernas2006).

Kondisi kawasan pedesaan pada umumnya masih tetap dicirikan oleh masih besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja pedesaan, kondisi ini tidak terlepas dari adanya kendala seperti rendahnya tingkat penguasaan lahan pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa penumpang serta keterkaitan antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat pedesaan rendahnya akses masyarakat kepada sumber pemerintahan dan sumber daya ekonomi produktif lainnya, serta terbatasnya dan belum meratanya tingkat pelayanan prasarana dans arana dasar bagi masyarakat.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut dalam tahun 2007 harus ditempuh kebijakan yang diarahkan untuk penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan, peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat pedesaan untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha, mendorong pengembangan usaha makro, kecil dan menengah (UMKM) di pedesaan, serta penigkatan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan atau pemeliharaan antara lain prasarana jalan, irigasi, air minum, listrik pedesaan, informasi, serta pos dan telekomunikasi.

Melalui upaya-upaya tersebut pada akhir 2007 diharapkan terdapat peningkatan keberagaman usaha serta kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi produktif di pedesaan, melalui dukungan prasarana dan sarana penunjang seperti jalan bersih, pasar/kios pertanian, jembatan, saluran air bersih, dan gedung penyimpanan hasil pertanian, peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perekonomian pedesaan oleh masyarakat, peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat, dan peningkatan akses masyarakat dalam memasarkan produk hasil usaha ekonomi lokal.

Di bidang infrastruktur pedesaan diharapkan telah terbangun berbagai prasarana dan sarana pedesaan yang dilaksanakan melalui berbagai program seperti prasarana desa pusat pertumbuhan di 32 provinsi, prasarana pedesaan pola program kompensasi perjuangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PPKS BBM) di 2000 desa di 28 provinsi, serta sarana dan prasarana pendukung kawasan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan industri di daerah tertinggal di 23 kabupaten (Percepatan Pengembangan Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Bersih/Minum bagi sebanyak 1.5 juta penduduk pedesaan.

Disamping itu, diharapkan sekitar 27 ribu sumbangan telepon baru diharapkan terpasang di sebanyak 10 ribu desa dan melalui program Universal Service Obligation (USO), terbangunnya prasarana dan sarana air minum dan air limbah berbasis masyarakat di 981 desa, dan rasio elektrifikasi pedesaan mencapai 85%.

Tahun 2008, pembangunan pedesaan dalam memperbaiki kondisi pedesaan sebagai kawasan ekonomi produktif dan pemukiman yang relatif tertinggal dibandingkan perkotaan, diperkirakan masih akan menghadapi kendala dan tantangan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain : (a) meningkatkan koordinasi dan keterpaduan kegiatan antara pelaku pembangunan (pemerintah, masyrakat, dan swasta) dan antar sektor dalam rangka mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi pedesaan yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjang lainnya serta keterkaitan spasial antara kawasan pedesaan dan perkotaan, (b) meningkatkan peran lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan termasuk fasilitator pembangunan dalam menggerakkan perekonomian di pedesaan, (c) meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang menjadi kewenangannya ; (d) meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur pedesaan secara merata di seluruh tanah air.

Pembangunan pedesaan pada tahun 2008 harus diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi di pedesaan untuk mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan pedesaan yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam tahun 2008.

Kebijakan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendorong perluasan kegiatan ekonomi non pertanian yang memperkuat antara kawasan pedesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan pengembangan UMKM di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan dan ke belakang yang kuat.
2. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat pedesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi lokal serta memperkuat kelembagaan dan modal social masyarakat pedesaan yang antara lain berupa budaya gotong royong dan jaringan kerjasama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha
3. Meningkatkan penyediaan infastruktur pedesaan secara merata di seluruh tanah air, antara lain jalan desa, jaringan irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman (sanitasi), listrik, pasar desa, serta pos dan telekomunikasi.

Sasaran pembangunan pedesaan pada tahun 2008 adalah :

1. Terciptanya perluasan kesempatan kerja di pedesaan terutama lapangan kerja baru di bidang kegiatan agribisnis off-farm dan jasa industri serta jasa berskala kecil dan menengah, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan.
2. Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial – ekonomi pedesaan dalam mendorong kemajuan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana secara lebih merata di seluruh tanah air dalam rangka mempercepat terciptanya kawasan pedesaan sebagai kawasan pemukiman dan ekonomi produktif yang layak huni dan sejahtera, yang ditandai antara lain dengan;

•Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan pedesaan, terutama yang menghubungkan sentra produksi pertanian dan non pertanian di pedesaan dengan kawasan perkotaan terdekat.
•Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta prasarana penunjang kegiatan usaha ekonomi pedesaan seperi pasar desa, sentra pengolahan produksi dan fasilitas pergudangan.
•Tersedianya 28 ribu satuan sambungan telepon baru di 10 ribu desa.
•Tersedianya pusat informasi masyarakat, dan berfungsinya kantor pos sebagai pusat informasi masyarakat.

•Tercapainya tingkat efektivitas pedesaan sebesar 87 persen.

Media tradisional dikenal juga sebagai media rakyat. Dalam pengertian yang lebih sempit, media ini sering juga disebut sebagai kesenian rakyat. Dalam hubungan ini Coseteng dan Nemenzo (dalam Jahi, 1988) mendefinisikan media tradisional sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan dan visual yang dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan oleh dan/atau untuk mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar, dan mendidik.

Sejalan dengan definisi ini, maka media rakyat tampil dalam bentuk nyayian rakyat, tarian rakyat, musik instrumental rakyat, drama rakyat, pidato rakyat- yaitu semua kesenian rakyat apakah berupa produk sastra, visual ataupun pertunjukkan- yang diteruskan dari generasi ke generasi (Clavel dalam Jahi, 1988).

Kajian budaya akan terlihat detail hubungannya dengan Sistem Komunikasi Indonesia apabila ruang lingkup dan karakternya diketahui scara jelas. Menurut geografisnya, SKI dibagi menjadi dua bagian besar yaitu siem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Masing- masing daerah memiliki ciri khas mendasar. Sistem kmunikasi di pedesaan lebih kuat dalam menjalankan komunikasi antar personal. Sedangkan sistem komunikasi perkotaan lebih dipercayakan pada media massa. Hal itu ada hubungannya dengan unsur sosiologis.

Masyarakat pedesaan bercirikan homogen, terbingkai dalam aturan- aturan nilai adat yang kuat dan sedikit tertutup. Keluar masuknya informasi dalam lingkungan tertumpu pada hubungan personal. Selain faktor verbal, komunikasi di pedesaan sangat tergantung pada kehadiran sosok opinion leader. Opinion leader adalah orang yang dipercaya menjadi titik tolak dan poros bagi masyarakat setempat. Wujud nyata opinion leader akan ditemui pada sosok pemuka agama seperti Ustadz, Mubaligh, Pastor maupun sosok panutan seperti guru dan sesepuh. Opinion leader begitu sentral bagi berjalannya komunikasi pedesaan. Opinion leader secara garis besar dianggap sebagai orang yang lebih tahu sebagai pihak penerjemah pesan dari luar maupun ke dalam desa.

Indonesia dengan ciri khasnya sebagai negara multietnis akan memiliki sistem komunikasi yang beraneka ragam dalam heterogenitas suku. Sekalipun teknologi komunikasi sudah berembang pesat, tetapi dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih tinggal di pedesaan, maka peran opinion leader masih sangat besar. Jika dihubungkan dengan bahsan sebelumnya maka opinion leader termasuk sebagai golongan senior. Tidak hanya terbatas berdasarkan sekup wilayah tetapi dapat berada dalam lingkungan pergaulan, agama, dsb.

Komunikasi yang terbagi menjadi empat level jika diamati akan melibatkan peran opinion leader. Pada level interpersonal, sekalipun sangat terbatas pasti tetap ada yang lebih dominan. Begitu juga dalam komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa.

Pada komunikasi massa, opinion leader secara langsung akan diduduki oleh pelaku komunikasi oganisasi, demikian juga komunikasi organisasi memiliki opinion leader dari level- level dibawahnya. Hal yang mendasar yaitu bahwa opinion leader memiliki posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi khalayak. Kekuatan itu dapat berasal dari factor budaya, agama atau pengalaman.

Melalui media massa yang saat ini sudah semakin banyak berkembang dengan segementasi - segmentasi yang semakin sempit, masyarakat mulai dihadapkan pada kondisi untuk memilih. Dengan demikian arus efek media bisa langsung sampai pada audiens. Namun sekalipun demikian, adakalanya khalayak sangat tergantung pada informasi yang disampaikan oleh pihak tertentu yang dianggap berwenang. Sebagai contoh, saat kasus beberapa pihak iseng yang menyebarkan informasi melalui sms yang meresahkan setiap lapisan masyarakat.

Sebenarnya masih banyak contoh tentang adanya peran opinion leader dalam komunikasi, terlebih dalam SKI apalagi jika ditrunan dalam cakupan geografis yang lebih sempit. Garis besar dari teori Limited Effect adalah adanya tiga poros yaitu media massa, audience dan opinion leader.

Berhubung daerah - daerah di luar kota juga sudah terjamah oleh perkembangan teknologi dan informasi maka tidak menutup kemungkinan jika masyarakat sedah memliki pola konsumsi media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Namun, pada prartiknya, apa yang disampaikan media kepada khalayak juga tak sesempurna yang didambakan. Untuk hal- hal yang laten seperti agama dan kepercayaan, peran opinion leader sangat kental nuansanya sebagai pamong yang menetralisir arus informasi.

Nurudin (2004) mengatakan bahwa membicarakan media tradisional tidak bisa dipisahkan dari seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan memakai media tradisional. Media tradisional sering disebut sebagai bentuk folklor. Bentuk-bentuk folklor tersebut antara lain:

a. Cerita prosa rakyat (mite, legenda, dongeng);

b. Ungkapan rakyat (peribahasa, pemeo, pepatah);

c. Puisi rakyat;

d. Nyayian rakyat;

e. Teater rakyat;

f. Gerak isyarat (memicingkan mata tanda cinta);

g. Alat pengingat (mengirim sisrih berarti meminang); dan

h. Alat bunyi-bunyian (kentongan, gong, bedug dan lain-lain).

Ditinjau dari aktualitasinya, ada seni tradisional seperti wayang purwa, wayang golek, ludruk, kethoprak, dan sebagainya. Saat ini media tradisional telah mengalami transformasi dengan media massa modern. Dengan kata lain, ia tidak lagi dimunculkan secara apa adanya, melainkan sudah masuk ke media televisi (transformasi) dengan segala penyesuaiannya. Misal acara seni tradisional wayang kulit yang disiarkan oleh oleh suatu televisi swasta.

Pada masa silam, media tradisional pernah menjadi perangkat komunikasi sosial yang penting. Kini penampilannya dalam masyarakat telah surut. Di Filipina, Coseteng dan Nemenzo (dalam Jahi, 1988) melaporkan bahwa surutnya penampilan media ini antara lain karena:

1. Diperkenalkannya media massa dan media hiburan modern seperti media cetak, bioskop, radio, dan televisi.

2. Penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan berkurangnya penggunaan dan penguasaan bahasa pribumi, khususnya Tagalog.

3. Semakin berkurangnya jumlah orang-orang dari generasi terdahulu yang menaruh minat pada pengembangan media tradisional ini, dan

4. Berubahnya selera generasi muda.

Di Indonesia, situasinya kurang lebih sama. Misalnya, beberapa perkumpulan sandiwara rakyat yang masih hidup di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang biasanya mengadakan pertunjukkan keliling di desa-desa, ternyata kurang mendapat penonton, setelah televisi masuk ke desa. Hal ini, mencerminkan bahwa persaingan media tradisional dan media modern menjadi semakin tidak berimbang, terlebih lagi setelah masyarakat desa mulai mengenal media hiburan modern seperti kaset video.

Pertunjukkan rakyat yang kebanyakan menggunakan bahasa daerah mulai ditinggalkan orang, terutama setelah banyak warga masyarakat menguasai bahasa Indonesia. Di pihak lain, jumlah para seniman yang menciptakan dan memerankan pertunjukkan-pertunjukkan tradisional itupun semakin berkurang. Generasi baru nampaknya kurang berminat untuk melibatkan diri dalam pengembangan pertunjukkan tradisional yang semakin kurang mendapat sambutan khalayak ini.

Didalam pengembangan sistem komunikasi yang ada di pedesaan dapat dicontohkan pada usaha penerapan teknologi Informasi telepon di ribuan Pedesaan di Indonesia. Pemasangan telepon pedesaan merupakan permintaan dari pemerintah daerah melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Kominfo guna memperlancar saluran komunikasi dengan desa-desa tertinggal.

Skema pembangunan merupakan penyediaan fasilitas telekomunikasi pedesaan dalam bentuk telepon kumunal (Wartel). Bagi masyarakat yang menggunakan juga dikenakan biaya, namun tarifnya tidak sama dengan Wartel pada umumnya. Tarifnya relatif murah, atau disamakan dengan telepon rumah. Pembangunan telepon pedesaan sebenarnya telah dilakukan sejak 2003, dengan jumlah jaringan yang dipasang 3.010 unit pada 3.010 desa yang berada di peloksok dan belum terjangkau askes telepon. Pada 2004, pemerintah juga membangun jaringan telepon pedesaan sebanyak 2.620 SST pada 2.341 desa. Secara nasional infrastruktur atau jaringan telepon yang telah terbasang baru 13 juta untuk fixed line atau sekitar enam persen, dan 53 juta telepon seluler (18 persen).

Guna memperluas jaringan informasi di tanah air, Departemen Kominfo juga telah merencanakan untuk membangun media center pedesaan yang akan ditemptkan di daerah-daerah perbatasan, terpencil dan rawan konflik. Menurut Kepala Biro Perencanaan Departemen Kominfo, Yappi Manafe, pembangunan media center pedesaan akan dilaksanakan mulai 2008. Untuk tahap awal akan dibangun pada 20 titik sebagai percontohan.

Media center akan dilengkapi dengan fasilitas internet. Ini sangat penting sebagai wahana untuk berkomunkasi antara masyarakat di pedesaan dengan pemerintah. Lewat media center itu, masyarakat juga bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di negara ini, bahkan internaional dengan membuka situs internet yang disediakan. Karena sifatnya baru percontohan, untuk tahap awal media center hanya akan dibangun pada 20 lokasi, dan lebih diprioritaskan di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik. Pembangunan telepon pedesaan dan media center itu, sangat dibutuhkan untuk memperlancar komunikasi. Di zaman modern saat ini peranan komunikasi dalam kehidupan sangat dibutuhkan.

Tidak ada komentar: